Prabowo Incar Perkembangan Perekonomian Indonesia 8%, Ini Anjuran Ekonom Indef
avail-cpa.com – Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti memandang, sasaran kemajuan ekonomi 8% yang digotong Presiden dipilih Prabowo Subianto di masa datang dapat terwujud. Tetapi, untuk capai sasaran itu, Presiden baru harus memerhatikan kemampuan pajak yang dipunyai Indonesia di saat saat peralihan ke pemerintah baru.
Apa kemampuan pajak itu sanggup menggerakkan kenaikan perkembangan malah kebalikannya, atau ekonomi.
“Kemajuan ekonomi yang saat ini cuma sekitar 5%, tetapi Presiden dipilih Prabowo mengatakan sasaran kemajuan ekonomi itu sekitaran 8%. Apa memang sasaran ini real atau tujuannya akan terwujud atau mungkin tidak? Tentu saja kita harus menyaksikan kemampuan pajak yang kita punya,” kata Esther Dialog Public online bertema “Moneter dan Pajak Ketat, Daya Membeli Miskin”, Kamis (12/9/2024).
Ia menjelaskan, penting untuk menyaksikan kemampuan pajak buat merealisasikan kemajuan ekonomi 8%. Karena, sasaran itu adalah berat beban yang perlu dipikul oleh Pemerintah baru.
Bila kemampuan pajak kenyataannya tidaklah cukup, kemampuan pajak harus diperlebar tingkatkan akseptasi negara dan arif dalam peruntukan bujet.
“Apa memang bisa capai sasaran kemajuan ekonomi dan jika memang kemampuan pajak kita tidak tercukupi atau tidaklah cukup, apa yang cara yang dapat kita kerjakan?,” ujarnya.
Esther sampaikan, bila menyaksikan ke belakang, trend rasio pajak di Indonesia condong rendah dan turun. Hal tersebut disaksikan dari perubahan rasio pajak dari tahun 1972 sampai 2023 yang condong menurun.
Walau begitu, trend rasio pajak pada masa tertentu yaitu 1978-1980 dan 1990-1992 lumayan tinggi ada dikisaran belasan sampai 20-an persen. Tetapi, pada tahun 2023 malah alami trend pengurangan.
“Paling tinggi di tahun 1982 itu sekitaran 22%, selanjutnya tahun 1990 itu sekitaran 19%, terus selanjutnya tahun 2001 itu sekitaran 16%, tetapi keadaannya semakin menurun sampai capai 10% saja,” ujarnya.
Segi Akseptasi Pajak
Seterusnya, Esther juga memperbandingkan segi akseptasi pajak pada 2014 yang disebut awalnya masa pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rupanya akseptasi pajak capai sasaran cuma pada 2021, 2022, dan 2023 karena waktu itu harga komoditas sedang naik.
“Rupanya akseptasi pajak ini cuma terwujud sasarannya di tahun 2021, 2022 dan 2023. Itu juga karena harga komoditas yang meledak, di saat itu kelapa sawit hingga berpengaruh positif pada akseptasi pajak,” tutur dia.
Kata Esther, akseptasi dari segi pajak sekarang ini relatif condong turun dan saat ini cuma 10% pada PDB. Sementara, dari segi pengeluaran, berbelanja modal terdaftar lebih kecil dibanding pengeluaran rutin.
“Maknanya berbelanja pembangunan ini semestinya itu semakin lebih besar dibanding pengeluaran teratur, ini justru terjadi kebalikannya,” ujarnya.
Di lain sisi, rasio hutang pada PDB relatif tinggi sejumlah 38%. Dia menulis sepanjang sepuluh tahun kepimpinan Presiden Jokowi, hutang RI naik sampai 3x lipat.
“Hutangnya juga relatif tinggi, saat ini rasio hutang pada PDB itu sekitaran 38%, jika kita saksikan dalam sepuluh tahun ini Presiden Jokowi, pemerintah Presiden Jokowi ini hutang naik 3x lipat,” ujarnya.
Oleh karenanya, Esther merekomendasikan situs slot bet 200 supaya Pemerintah seterusnya lebih memerhatikan kemampuan pajak lebih dulu saat sebelum merealisasikan misi, visi, dan program Presiden terpilih.
“Jika menyaksikan dari segi pajak, kemampuan kita itu ruangan pajak kita itu lebih kecil, karena rasio pajak atau akseptasi negara dari pajak itu condong turun dan rendah, selanjutnya dari segi pengeluaran itu semakin lebih cenderung pada pengeluaran teratur, tidak pada berbelanja modal,” tandasnya.